Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi, saat menjadi pembicara pada seminar bertajuk “Pemenuhan Akses Terhadap Pendidikan Bermutu Untuk Semua” yang digelar PGRI di Universitas PGRI Semarang (Upgris), Rabu (3/9/2025). ANTARA/Zuhdiar Laeis
Semarang (ANTARA) – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan pemerintah bahwa tantangan pendidikan yang dihadapi bukan hanya sekadar akses, melainkan juga kualitas.
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi di Semarang, Rabu, mengatakan bahwa akses pendidikan memang penting, tetapi kualitas pembelajaran harus menjadi fokus utama ke depan.
"Kami percaya akses pendidikan dasar sudah hampir 100 persen, bahkan di beberapa daerah mungkin sudah lebih. Namun yang penting sekarang adalah 'quality education for all', atau pendidikan berkualitas untuk semua," katanya.
Hal tersebut disampaikannya usai seminar bertajuk "Pemenuhan Akses Terhadap Pendidikan Bermutu Untuk Semua" yang digelar PGRI di Universitas PGRI Semarang (Upgris).
Menurut dia, kualitas pendidikan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya anak yang masuk sekolah, tetapi harus dilihat dari kemampuan fungsional mereka.
"Kadang-kadang anak-anak belum bisa memahami satu kalimat atau frasa dengan benar. Ini menjadi indikator bahwa kualitas pembelajaran memang perlu terus ditingkatkan," katanya.
Ia mengatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.
Baca juga: Kemendikdasmen: Stigma masih jadi tantangan pendidikan inklusif Baca juga: Sekjen Kemdiktisaintek paparkan tantangan pendidikan tinggi RI
"Kami ingin mendorong bukan hanya akses, tetapi juga kualitas agar IPM di Indonesia meningkat. Di dunia internasional, konsep ini dikenal sebagai 'quality education for all', dan Indonesia harus mengarah ke sana," katanya.
Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah Muhdi mengatakan bahwa tema seminar itu sejalan dengan cita cita PGRI saat kelahirannya yang tidak hanya ingin mempertahankan NKRI, tetapi juga memajukan pendidikan.
"Karena yakin bahwa cita cita kemerdekaan hanya bisa dicapai dengan pendidikan," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jateng itu.
"Saat ini kita tidak cukup mengejar pendidikan bermutu, tetapi tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan, minimal wajib belajar 13 tahun," katanya.
Padahal, kata dia, wajib belajar 13 tahun merupakan target minimal, sebab untuk menjadi negara maju setidaknya tolol ukur pendidikan masyarakatnya sudah setingkat diploma.
"Masalahnya, kalaupun semua berpendidikan, itu tidak cukup. Karena pendidikannya harus bermutu," kata mantan Rektor Upgris tersebut.
Menurut dia, kunci untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua adalah pada guru, kemudian sekolah atau tempat pendidikan, dan anggaran.
"Kalau status guru tidak pasti dan penghasilannya tidak layak maka niscaya guru pun tidak akan mampu memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik," pungkasnya.
Baca juga: PGRI perjuangkan anggaran 20 persen murni untuk pendidikanBaca juga: PGRI imbau guru-tendik buat narasi konten positif kuatkan persatuan
Pewarta: Zuhdiar LaeisEditor: Riza Mulyadi Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.